MEDIABAHANA.COM, WAJO — Rencana pembangunan Water Treatmen Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo terancam batal tahun ini.
Pasalnya, belum ada kejelasan pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan WTP sampai saat ini.
Padahal, dalam APBD 2022, Pemkab Wajo sudah menganggarkan sebesar 1.133.000.000 untuk lokasi pembangunan WTP dan 200.000.000 untuk lokasi pembangunan intake WTP melalui Dinas PUPR Kabupaten Wajo, namun sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan adanya pembayaran tanah warga yang masuk dalam lokasi pembangunan WTP.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Wajo, H. Dahlan yang dihubungi via WA mengakui jika anggaran untuk pengadaan tanah lokasi pembangunan WTP dan Intake WTP sudah terakomodir pada APBD Tahun 2022.
“Anggarannya sudah terakomodir pada APBD Tahun 2022 melalui Dinas PU sebesar 1.133.000.000 untuk lokasi WTP dan 200.000.000 untuk lokasi Intake WTP,” ujarnya.
Bukan hanya itu saja, menurut Kepala Bidang Tekhnik, Perumda Tirta Danau Tempe Kabupaten Wajo, Ambo Aco, design dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan WTP sudah ada di kantor Perumda Tirta Danau Tempe.
“RABnya sudah ada di kantor pak. Tinggal menunggu tender untuk pekerjaannya,” ujarnya.
Salah seorang pemilik tanah lokasi pembangunan WTP, yang dihubungi Wartawan mengaku belum menerima informasi pasti kapan akan dibayar tanahnya.
Menurutnya, rencana pembayaran sudah mulai dibicarakan sejak tahun 2021, bahkan, katanya sudah dianggarkan tapi sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda pembayaran.
“Sudah berapa kalimi saya ikuti pertemuan membahas rencana pembayaran tapi sampai saat ini belum juga terealisasi. Pernah ada informasi katanya bulan 10 tapi sudah bulan 11 belum juga ada pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten,” jelasnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah WTP Dinas PUPR Kabupaten Wajo, Firman Tahir, Senin 14 November 2022, membenarkan belum adanya pembayaran pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan WTP dan Intake Assorajang.
Menurutnya masih ada dokumen yang belum lengkap dan perencanaannya ada perubahan sehingga pembayaran belum dilaksanakan.
“Belum lengkap dokumennya pak. Ada juga perubahan perencanaan sehingga kita belum melakukan pembayaran pengadaan tanah, ” ujarnya. (**)
Editor : HS. Agus
