MEDIABAHANA.COM, WAJO – –Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, kembali menggelar rapat kerja (Raker) dengan Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, di Ruang Rapat kerja Komisi II Lantai 2 Gedung DPRD Wajo, Kamis 5 Maret 2020.
Agenda pembahasan dalam Raker tersebut, tentang tindak lanjut hasil konsultasi Komisi II di Kementerian Kelautan Dan Perikanan di Jakarta serta Komisi IV DPR RI di Senayan Jakarta 27/28 Februari 2020 lalu.
Konsultasi yang dilakukan Komisi II DPRD Wajo, terkait dengan alokasi pupuk bersubsidi yang tidak diakomodir pada kawasan perikanan/ petani tambak tahun 2020 berdasarkan Permentan No.1 thn 2020.
Komisi II meminta penjelasan dari Dinas Perikanan Kabupaten Wajo terkait dengan kesiapan menghadapi kondisi terburuk jika solusi pengadaan pupuk bersubsidi untuk petani tambak terlambat teratasi dan begitu pula kesiapan data petani tambak Kabupaten Wajo terkait e-RDKK jika kementerian Kelautan & perikanan kembali lagi mendapat jatah pupuk bersubsidi untuk petani tambak jika ada penambahan pagu anggaran di Kementerian pertanian serta lahirnya regulasi baru yang mendasari pengakolasian pupuk bersubsidi untuk petani tambak tahun 2020.
Rapat dipimpin oleh ketua Komisi II DPRD Wajo, Ir Haji Sudirman Meru, yang dihadiri wakil ketua dan sekertaris serta anggota Komisi II lainnya, serta Kepala Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan.
Asri Jaya A. Latif, dari partai Demokrat, mengatakan, permasalahan yang ada baik di Dinas Perikanan maupun di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pada intinya semua harus berbasis data.
Katanya, perbaikan data itu harus menjadi prioritas apalagi sekarang sistem E_planning dengan sistem On Line.
“Data harus baik dan akurat, karena sekarang semua data berbasis online,” kata Asri Jaya.
Kepala Dinas pertanian dan ketahanan pangan Ir. Ashar,mengatakan, usulan dan saran anggota dewan telah dicatat,s yang lainnya sebagian sudah dikerjakan, baik terhadap pembenahan data Kelompok Tani yang akan terakses pada e-RDKK, data luasan lahan pertanian serta komunikasi intensif dengan Kementerian Pertanian.
“Apa yang menjadi saran anggota dewan sudah kami catat, bahkan sebagian saran sudah kami laksanakan dengan baik,” ujar Ashar.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Perikanan, Ir Maspari, katanya , pihaknya sudah menyiapkan data, baik jumlah kelompok tani maupun data luas lahannya. (Adv)
Editor : HS.Agus
