MEDIABAHANA.COM, KISARAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (HOD) ke-XXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/04/2026). Bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus memimpin jalannya kegiatan, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P.
Upacara yang dimulai sekira pukul 08.00 WIB ini berlangsung dengan tertib dan khidmat. Turut hadir Wakapolres Asahan Selamat Riayadi, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan Dandim 0208/Asahan, perwakilan Kajari Asahan, perwakilan Danlanal Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, M.Kn., para Asisten, Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Asahan.
Dalam momen peringatan ini, Wakil Bupati membacakan pidato resmi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintahan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen vital untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, arah kebijakan tahun ini menekankan kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal yang didukung oleh sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Beberapa fokus strategis yang digariskan meliputi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil dan digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal, kolaborasi antar daerah, serta penanganan serius terhadap pelayanan dasar dan pengentasan ketimpangan wilayah.
Selain itu, pemerintah daerah juga ditantang untuk tangguh menghadapi dinamika global, mulai dari ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dampak perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi. Langkah konkret yang harus diwujudkan meliputi swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pengembangan kewirausahaan daerah.
Secara khusus, Mendagri juga mengingatkan arahan Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi anggaran. Prinsip yang dipegang teguh meliputi pelaksanaan kegiatan secara sederhana dan tidak berlebihan, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak langsung dan menghindari pemborosan yang tidak bermanfaat bagi rakyat.(Noor)
Editor : HS. Agus
