LIRA Wajo Desak Polres Tindaklanjuti Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dalam Penyalahgunaan BBM Subsidi

Bupati LIRA Wajo, Andi Abrar Mattalioe (Gus)

MEDIABAHANA.COM, WAJO — Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Wajo mendesak Polres Wajo menindaklanjuti informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Wajo, Jumat (7/8/2026).

Bupati LIRA Wajo, Andi Abrar Mattalioe, mengatakan pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi DPRD tersebut perlu ditindaklanjuti aparat penegak hukum agar informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk dugaan keterlibatan oknum polisi, dapat diperiksa secara hukum.

“Ini disampaikan dalam forum resmi DPRD. Karena itu, kami mendesak Polres Wajo menindaklanjuti informasi tersebut. Jangan berhenti di RDP saja,” kata Abrar.

Menurutnya, anggota DPRD dalam RDP telah menyampaikan adanya dugaan keterlibatan oknum polisi dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Bahkan disebutkan adanya kendaraan yang digunakan untuk mengisi BBM subsidi secara berulang dengan berpindah-pindah SPBU.

“Informasi itu sudah disampaikan secara terbuka dalam RDP, aparat tentu perlu menindaklanjutinya. Periksa dan dalami informasi tersebut sesuai kewenangan kepolisian,” ujarnya.

Abrar menilai langkah kepolisian penting untuk memberikan kepastian atas informasi yang telah menjadi perhatian publik.

“Informasi yang muncul di RDP harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Ia juga meminta agar penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih.

“BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, siapa pun yang diduga menyalahgunakannya harus diperiksa. Apalagi kalau ada dugaan keterlibatan oknum aparat, tentu harus menjadi perhatian serius,” katanya.

LIRA Wajo, lanjut Abrar, berharap Polres Wajo segera memberikan tindak lanjut atas informasi yang disampaikan dalam RDP tersebut.

“Kami mendesak agar informasi yang sudah disampaikan dalam forum resmi DPRD itu ditindaklanjuti. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aparat menyikapi informasi tersebut,” pungkasnya.(Gus)

Editor : HS. Agus

Exit mobile version