MEDIABAHANA.COM, WAJO — Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo menggelar rapat kerja (raker) terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, Rabu (6/5/2026), di Ruang Kerja Komisi IV DPRD Wajo.
Rapat tersebut menghadirkan Direktur RSUD Lamaddukelleng, Direktur RSUD Siwa, Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Wajo, perwakilan perawat, Ketua Komite Medik, serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Wajo. Pertemuan ini membahas berbagai persoalan layanan kesehatan yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
Dalam rapat, Komisi IV menyoroti sejumlah isu penting, mulai dari kualitas pelayanan, ketersediaan obat, layanan BPJS Kesehatan, hingga sistem penanganan pasien.
Ketua Komisi IV DPRD Wajo, AD Mayang, mengungkapkan adanya keluhan masyarakat, di antaranya dugaan pasien membeli obat di luar serta adanya pembayaran dalam proses visum.
“Ini yang menjadi sorotan, ada pasien membeli obat di luar karena diduga tidak tersedia di apotek RSUD, termasuk dugaan adanya pembayaran visum,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Wajo, Feri Surachmat, menekankan perlunya pembenahan besar-besaran di seluruh RSU di Kabupaten Wajo agar defisit utang dapat ditekan dan rumah sakit mampu menjadi BLUD yang sehat.
Ia mendorong manajemen rumah sakit, khususnya di bawah direktur yang baru, untuk lebih inovatif serta meningkatkan disiplin kerja. Feri juga menyoroti masih adanya kendala kekosongan obat, terutama akibat keterbatasan distributor, serta obat tertentu yang belum masuk dalam formularium nasional namun tetap dibutuhkan demi keselamatan pasien. Meskipun itu obat-obatan yang mahal.
“Selain itu, program yang sesuai aturan juga harus dijalankan secara konsisten dan dibarengi disiplin kerja yang tinggi. Penambahan alat kesehatan yang mendukung klaim juga penting, sehingga dalam jangka waktu tertentu utang RSU bisa diselesaikan,” tegasnya.
Legislator PKB ini juga meminta agar petugas di lini pelayanan langsung lebih humanis dalam melayani pasien, serta mendorong humas rumah sakit lebih aktif merespons keluhan masyarakat.
Komisi IV, lanjutnya, optimistis RSU di Wajo dapat berkembang lebih baik jika dikelola secara disiplin dan sesuai aturan. Di sisi lain, BPJS Kesehatan diharapkan lebih gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
Anggota Komisi IV DPRD Wajo, Risman Lukman, turut mempertanyakan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar dan dibiayai pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Lamaddukelleng, Andi Rijalul Fikri, menjelaskan bahwa tidak semua layanan ditanggung BPJS, termasuk visum.
“Untuk visum memang tidak ditanggung BPJS. Namun dalam pelayanan, kami selalu berupaya mengutamakan penanganan pasien dibanding administrasi. Pada intinya apa yang menjadi rekomendasi hari ini kami upayakan dalam upaya meningkatkan pelayanan ke masyarakat,” jelasnya.
Terkait ketersediaan obat, pihak Instalasi Farmasi Kabupaten Wajo mengakui adanya kekosongan beberapa jenis obat akibat keterbatasan distributor. Namun, pihak rumah sakit menegaskan tidak pernah mengarahkan pasien membeli obat di luar.
“Memang ada kasus pasien jiwa membeli obat di luar. Namun kami telah menyediakan obat sejenis, termasuk generik. Pasien tersebut memilih membeli sendiri atas keinginannya,” jelasnya.
Sementara itu, BPJS Kesehatan memaparkan jumlah kepesertaan di Kabupaten Wajo, yakni 104 ribu jiwa peserta Jamkesda, 135 ribu jiwa PBI pusat, 9 ribu peserta mandiri, serta 25 ribu peserta penerima upah.
Menutup rapat, Ketua Komisi IV DPRD Wajo, AD Mayang, menegaskan bahwa kritik masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan layanan ke depan.
“Pelayanan harus terus ditingkatkan. Kita perbaiki secara bertahap, termasuk menajemen bisnis, serta humas RSUD harus lebih responsif dalam menyampaikan informasi kepada publik,” tutupnya. (Fadel)
Editor : HS. Agus
