Home / Advertorial

Jumat, 3 Juli 2020 - 03:28 WIB

Legislator Partai Nasdem Tidak Setuju Masyarakat Dibebani Biaya Rapid Test

MEDIABAHANA.COM, WAJO — Legislator asal Partai Nasdem Haji Anwar MD menolak jika Pemerintah Kabupaten Wajo membebankan kepada masyarakat biaya pemeriksaan Rapid Test.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo ini, dia tidak setuju jika pemeriksaan Rapid Test untuk mendapatkan Surat Keterangan bebas Covid- 19 harus dibebankan kepada masyarakat.

Katanya, sangat tidak adil jika masyarakat harus bayar, Pemerintah Kabupaten Wajo sudah mengalokasikan anggaran milyaran rupiah untuk penanganan Covid- 19.

“Jadi segala bentuk biaya untuk penanganan Covid- 19 sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah, jangan lagi dibebankan kepada masyarakat, harus digratiskan,” ujar H.Anwar.

Dikatakan, adanya kebijakan sejumlah daerah yang memberlakukan aturan tidak membolehkan warga dari luar masuk ke daerahnya, jika tidak memperlihatkan surat keterangan bebas Covid- 19, mengharuskan warga mengurus surat keterangan bebas Covid- 19.

Baca juga :  DPRD Wajo Terima Aspirasi 13 Kades se Kecamatan Pitumpanua

” Hal inilah yang dikeluhkan masyarakat, karena mereka harus mengeluarkan biaya antara 300 ribu sampai 700 ribu untuk mendapatkan surat keterangan bebas Covid- 19,” jelasnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Wajo ini, membeberkan temuannya, katanya, ada sejumlah masyarakat Wajo yang berprofesi sebagai penjual sarung yang akan berjualan di daerah lain, harus membayar 325 ribu di RSU Lamaddukkelleng untuk mendapatkan surat keterangan bebas Covid- 19.

“Masyarakat yang berprofesi sebagai penjual sarung harus mengeluarkan uang sampai ratusan ribu hanya untuk mengantongi surat keterangan bebas Covid- 19. Sekali lagi saya tekankan, segala sesuatu yang berkaitan dengan Covid- 19 harus digratiskan untuk masyarakat,” kata H.Anwar.

Baca juga :  Sidak OPD, Bupati Wajo Harapkan ASN Bekerja Sepenuh Hati dan Ikhlas

PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Wajo, dr Ramlah, mengakui, jika pemeriksaan Rapid Test untuk pengurusan surat keterangan sehat atau bebas Covid- 19 di Rumah Sakit Umum (RSU) Lamaddukkelleng memang harus dibayar, karena masuk dalam layanan BLU.

Sementara pemeriksaan Rapid Test untuk kepentingan tracking yang dilaksanakan di Puskesmas tidak dibayar.

“Kalau periksa di Rumah Sakit Lamaddukkelleng memang harus dibayar, kecuali kalau untuk kepentingan tracking di Puskesmas gratis,” jelasnya. (Red/Adv)

Editor : HS. Agus

Share :

Baca Juga

Advertorial

Dianggarkan Rp17 M, Legislator Wajo ini Imbau Masyarakat Daftarkan Diri Sebagai Peserta BPJS PBI Pemerintah

Advertorial

PDP Asal Kecamatan Tempe Dibolehkan Pulang Setelah Dinyatakan Sembuh

Advertorial

DPRD Wajo Minta Hasil Musrembang dan Reses Dewan Disingkronkan

Advertorial

Pasca Sidak Bupati Wajo, Kadis DPMPTSP Akui Pelayanan Memang Lambat

Advertorial

Hadiri Pengundian Lapak Pasar Tempe, Wabup Wajo Tegaskan Tidak Ada “Daeng Mareppe”

Advertorial

Nasib Tak Jelas, Ratusan Guru Honorer Audiensi Dengan Wakil Bupati

Advertorial

Hasil Perjuangan DPRD Wajo, ASN Akan Terima Pembayaran TPP 100 Persen

Advertorial

Duo Amran Hadiri Musrenbang Kecamatan Pitumpanua