Hadiri Seminar Good Governance, Bupati Wajo : Birokrasi Harus Melayani, Bukan Dilayani

Bupati Wajo, Amran Mahmud ( foto : Edy)

MEDIABAHANA.COM, WAJO — Dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah bergerak menuju pemerintahan modern yang berbasis elektronik guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi di tengah derasnya disrupsi.

Ironinya, era erupsi mempelopori terjadinya berbagai inovasi dan perubahan secara fundamental yang mengubah semua sistem dan tatanan dengan cara-cara yang baru diberbagai aspek perikehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Hal tersebut dipaparkan Bupati Wajo Amran Mahmud saat menjadi keynote speaker pada seminar nasional Good Governance yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Puangrimaggalatung Sengkang di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Ahad (9/1/2022).

“Bahkan Presiden Joko Widodo telah menyampaikannya secara jelas rencana untuk mereformasi birokrasi dengan melontarkan wacana radikal bahwa birokrasi ke depannya akan dikerjakan oleh robot,” ungkap Amran.

Upaya ini kata dia, telah mulai dilakukan dengan mengembangkan digitalisasi sektor layanan publik maupun manajemen pegawai negeri sipil (PNS).

Apalagi terhadap pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki standar operasional yang jelas, yang menurut peraturan perundang-undangan dapat digantikan dengan robot.

Peserta seminar good governance (foto : Edy)

“Transformasi digital ini, tentunya akan menyebabkan hilangnya berbagai macam jenis pekerjaan, namun tidak serta merta menghilangkan fungsi PNS, khususnya pegawai negeri sipil yang berkualitas dalam melayani masyarakat dan memiliki kompetensi,” tegasnya.

Karena itu tak salah ucap Amran Mahmud jika tema seminar nasional ini menjadi menarik untuk dibahas sekaligus didiskusikan.

“Birokrasi harus mentrasformasikan dirinya menjadi birokrasi yang melayani bukan dilayani. Tapi, penyelenggaraan pemerintahan bandulnya telah bergerak ke arah pemerintahan berbasis elektronik,” sebutnya.

Sehingga kqta dia, tantangan ini perlu diantisipasi melalui penguatan SDM, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan mengembangkan inovasi digital yang inklusif.

“Penerapan digitalisasi ini tentunya kita harapdapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam berkinerja. Begitu pula meminimalkan terjadi penyimpangan dan perilaku koruptif di semua lini dan semua lembaga,” kata Bupati Wajo.

Olehnya itu, lanjut Amran Mahmud, bidang pelayanan publik tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Perlu perubahan pola pikir, cara kerja, dan kecepatan merespon layanan dan aduan masyarakat. Berakhlak menjadi core bisnis ASN.

“Karena pelayanan publik ini, harus berorientasi kepada hasil, bukan proses. Pelayanan masyarakat harus dilakukan secara cepat, mudah dan murah sebagai prasyarat pelayanan publik yang prima dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya

“Karena itu, perlu komitmen, perlu upaya bersama, perlu sinergitas, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas dalam mewujudkan kepuasan pelayanan masyarakat,” tambah Amran.

Selain itu, papar dia, pengawasan terhadap pelayanan masyarakat oleh ombudsman dan stakeholder lainnya juga menjadi pilar penting, untuk memastikan dan mendorong agar birokrasi memberikan dan melakukan perbaikan di sektor layanan publik berjalan dialur yang tepat agar pelayanan menjadi berkualitas.

“Good governance menjadi cita-cita besar bersama, yang tentunya seiring sejalan dengan makna pemerintah amanah sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Wajo, yang penyelenggaraannya senantiasa mempedomani prinsip dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan Wajo yang maju dan sejahtera,” terang dia.

Untuk itu, Kolaborasi antara para pemangku kepentingan, baik dunia usaha maupun masyarakat beserta komponen lainnya seperti perguruan tinggi dan lain sebagainya senantiasa dijalin dengan erat dan berkesinambungan sebagai bentuk good governance untuk menyongsong pemerintah yang amanah, menuju Wajo yang maju dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang baik berbasis elektronik.

“Terima kasih atas penyelenggaraan seminar nasional ini, saya berharap kita semua dapat memetik ilmu pengetahuan dan berdiskusi terkait good governance,” tutupnya.

Turut hadir Prof Dr H Imran Ismail, (Rektor Universitas Puangrimaggalatung Sengkang), Dr. Andi Rusdi Untung (Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Puangrimaggalatung Sengkang) H Yusran Yusuf, S.Sos., M.Si (Wakil Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Puangrimaggalatung Sengkang)

Sementara Para narasumber pada seminar nasional good governance Dr. Aswiwin Sirua, SH, MH (Lembaga Pengawas Layanan Publik Ombudsman) Drs. H. Muhammad Ridwan Angka, M.Pd (Anggota DPRD Kabupaten Wajo) Ir. Armayani, M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo). (**)

Editor : Edy Mulyawan

Tinggalkan Balasan