MEDIABAHANA.COM, WAJO — Pemerintah Kabupaten Wajo kembali mengukir prestasi dalam bidang pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak, kategori “Kabupaten Yang Berkomitmen Melakukan Intervensi dan Kolaboratif Dalam Pencegahan Perkawinan Anak”.
Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo.
Gubernur Sulawesi Selatan, A. Sudirman Sulaiman menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Wajo, H. Amran Mahmud, di Hotel Claro, Senin 17 April 2023.
Keberhasilan Pemkab Wajo dalam menekan angka perkawinan anak adalah berkat kerja keras semua pihak, termasuk Dinas SOSP2KBP3A Kabupaten Wajo sebagai leading sektor.
Kepala Dinas SOSP2KBP3A Kabupaten Wajo, H. Ahmad Jahran yang didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas SOSP2KBP3A, A. Satriani Maggalatung mengatakan, kerja keras semua pihak dalam menurunkan angka perkawinan anak di Wajo, akhirnya menuai hasil positif.
Menurutnya, selama ini, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah diantaranya Penguatan dan konsolidasi kepada pemerintah desa selaku tokoh kunci dan tokoh formal dalam penyusunan regulasi di desanya,
Penyesuaian anggaran kegiatan dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
Lanjutnya, juga telah dilakukan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Anak, membuat surat edaran Bupati tentang pencegahan perkawinan anak.
” Kami juga terus mendorong Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan menyusun regulasi/kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak dan gencar melakukan sosialisasi massif Pencegahan Perkawinan Anak,” ucapnya, Selasa 18 April 2023.
Mantan Camat Tanasitolo dan Belawa ini menyebut sosialisasi secara masif dilakukan oleh berbagai unsur seperti OPD DINSOSP2KBP3A melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PUSPAGA, Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita), penyuluh agama/Khutbah Jumat, Forum Anak, Kegiatan KKN dan Kegiatan lainnya.
Jahran juga merinci sejumlah strategi yang telah dilakukannya dalam penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Wajo yaitu Komitmen stakeholderdalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak, Penyusunan Perbup pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
Selain itu, sambungnya, Sosialisasi secara massif kepada anak sekolah melalui kegiatan road show to school, sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak yang dilaksanakan oleh Forum Anak Tomaradeka Wajo, Forum Genre dan PIK R.
” Kami juga melakukan penyebaran informasi melalui baliho, leaflet dan stiker. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak melalui Organisasi Wanita, PUSPAGA, TP-PKK, Satgas PPA, Penyuluh KB, Penyuluh Agama, Kader KB,” ujarnya.
Selain itu, pencegahan perkawinan anak melalui optimalisasi program Pendewasaan Usia Perkawinan
dan Sosialisasi Perbup No.64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan anak kepada seluruh camat, Lurah, kepala desa, OPD dan stakeholder terkait.
Atas keberhasilan menekan angka perkawinan anak, Jahran menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berkontribusi, dan terkhusus kepada Bupati Wajo.
“Ucapan terimakasih kepada semua pihak dan terkhusus kepada bapak bupati, kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan bimbingannya sehingga angka perkawinan anak berhasil kita turunkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Wajo, Amran Mahmud yang dikonfirmasi usai menerima penghargaan menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Prov Sulsel.
“Penghargaan ini bukanlah titik akhir dari upaya kita untuk terus berkolaborasi dan bersinergi bersama stakeholder dalam mencegah sekaligus melakukan intervensi perkawinan anak di Kabupaten Wajo. Penghargaan ini kami persembahkan untuk semua,” ucapnya.
Amran Mahmud menuturkan bahwa upaya dan kolaborasi tersebut telah mempersembahkan hasil nyata. Betapa tidak, pada tahun 2021 lalu, angka perkawinan anak di Wajo tertinggi di sulsel yaitu 746 kasus. Bahkan, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga memberikan atensi dan berkunjung ke Wajo pada tahun 2022.
“Tetapi berkat sinergitas dan upaya keras dari kita semua, kita bisa bangkit dan menekan angka tersebut bahkan turun drastis 100% pada tahun 2022 yaitu hanya 336 kasus. Sementara untuk tahun 2023 per hari ini baru 21 kasus,” jelasnya.
Ketua DPD PAN Wajo ini pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh stake holder yang selama ini membantu dalam upaya penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Wajo.
“Terima kasih juga kepada Kementerian PPPA dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas atensi dan bimbingannya. Kita akan terus berupaya menuju wajo ‘zero’ perkawinan anak,” pungkasnya.
Kegiatan Musrenbang RKPD Prov Sulsel Tahun 2024 teraebut dihadiri oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Anggota DPD RI Dapil Sulsel, Ketua DPRD Prov Sulsel, Andi Ina Kartika Sari bersama jajaran Forkopimda, jajaran Pemerintah Prov Sulsel, Para Bupati/Walikota bersama jajaran OPD serta undangan lainnya (**)
Editor : HS. Agus
