MEDIABAHANA.COM SINJAI – – Pemerintahan di bawah kepemimpinanbaru yang cenderung pro rakyat itu, diharapkan Kabupaten Sinjai bisa tampil sebagai daerah yang potensial dalam pengembangan ternak, sehingga sinergitas pemerintah dan masyarakat Sinjai bisa terwujud yang ditandai dengan makin meningkatkanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai. pasangan Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa bersama Wakil Bupati, Andi Kartini Ottong akan menghadirkan kebijakan baru di tahun 2019 yang pro kepada rakyat di Kabupaten Sinjai, misalnya kebijakan di sektor peternakan dengan menghapus premi asuransi peternak mandiri dengan program subsidi terpadu.
Regulasi penghapusan segala bentuk pembiayaan berupa premi asuransi oleh peternak, dinilai oleh sejumlah pihak sebagai salah satu langkah yang sangat tepat untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih baik dan tepat sasaran. Hal ini relevan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sinjai yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan, Dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing”.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, drh. Aminuddin Zainuddin, menilai ekspektasi sejumlah peternak menyikapi kebijakan pemerintah yang Pro Rakyat itu sangat diharapkan.
Seperti diketahui bersama, Pemerintah Kabupaten Sinjai, kembali melahirkan regulasi baru, yang dinilai oleh sejumlah pihak sebagai langkah untuk mendukung program pengembangan peternakan di daerah itu.
“Pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyambut baik kebijakan baru yang pro rakyat pada awal tahun 2019, yang menggratiskan segala bentuk pembiayaan premi asuransi peternak dalam proses pengembangan peternakan di daerah ini. Kebijakan ini merujuk pada upaya pemerintah yang menginginkan agar segala bentuk beban yang selama ini dirasakan oleh peternak dapat segera diakhiri. Konsekuensi dari kebijakan inipun menunjukkan semangat baru bagi peternak dalam meningkatkan disiplin dan pola peternakan yang lebih produktif dan efisien, ” katanya.
Menurut informasi, Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan PT. Jasindo dalam upaya menunjang keberhasilan dan kesejahteraan peternak. Sejauhmana mekanisme dan sasaran yang ingin dicapai dalam pola kerjasama itu pada dasarnya sudah berjalan sejak tahun 2016 lalu hingga 2018.
“Sebenarnya kerja sama yang kita lakukan dengan PT. Jasindo sudah mulai sejak tahun 2016 sampai saat ini. Dan bentuk kerjasama yang kita lakukan menyangkut asuransi bagi peternak itu sendiri. Sejak tahun 2016 sampai 2018, biaya asuransi peternak sebesar Rp. 200 ribu, lalu disubsidi oleh pemerintah pusat ketika itu sebesar Rp. 160 ribu dan sisanya sebesar Rp. 40 ribu dibebankan kepada peternak yang tergolong sebagai peserta mandiri. Nanti setelah memasuki tahun 2019 oleh pemerintahan Bupati Sinjai terpilih, Andi Seto Gadhista Asapa mengambil kebijakan baru dengan menggratiskan premi asuransi secara menyeluruh bagi peternak yang sudah terdaftar mengikuti program Inseminasi Buatan (IB) Plus. Jadi, orientasi pemerintah seperti saya jelaskan tadi, memilki konsepsi dasar, yakni mengentaskan beban peternak yang selama ini menjadi beban,” kata Kadis Pertenakan.
Disisi lain, mekanisme kerjasama yang dibangun dan menjadi poin terpenting dalam program Inseminasi Buatan Plus adalah bagaimana menghilangkan keraguan masyarakat dalam memahami regulasi yang ada.
Program ini, memberikan perlindungan asuransi sebesar Rp 10 juta, jika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Misalnya, Sapi lewat proses inseminasi mengalami kematian atau kehilangan akibat kecurian, maka peternak harus melaporkan kejadian ini dengan membawa surat laporan kematian atau kehilangan dari kepolisian. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati, secara umum, kita telah memiliki sapi potong sebanyak 15 ribu ekor dan berdasarkan data tahun 2018, sebanyak 7.600 ekor diantaranya telah melalui proses inseminasi.
Selain itu, di tahun 2019, pemerintah daerah juga akan berupaya mewujudkan Kabupaten Sinjai sebagai sentra pengembangan Sapi Potong terbesar di Sulawesi Selatan pada khususnya dan di kawasan Indonesia Timur pada umumnya.
”Jadi untuk pengembangan sapi potong, kita fokuskan di empat kecamatan, (Sinjai Timur, Sinjai Selatan, Sinjai Borong dan Tellulimpoe). Di empat kecamatan ini, kita jadikan sebagai kawasan utama karena dianggap memiliki populasi sapi potong yang banyak, sedangkan Kecamatan lain sebagai pendukung,” ujarnya.
Bukan hanya sapi potong, tahun ini kita telah menggagas pembibitan “Kambing Etawa” dengan menyiapkan areal lahan pemeliharaan seluas 3 hektar yang berada di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan. Kita berharap program pengembangan “Kambing Etawa”, nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat menunjang akselerasi pembangunan yang lebih maju dan bermartabat, lanjutnya.
Pemkab Sinjai, membangun Pusat Kesehatan Hewan di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat. Komitmen dan kemajuan
pembangunan yang dilaksanakan ini, sejatinya merupakan implementasi dari empat program strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan lewat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.
Adapun empat program strategis yang dimaksud yakni, pertama, Menjadikan Sinjai sebagai sentra pengembangan sapi potong di Sulawesi, kedua, Pemberian asuransi sapi gratis, ketiga, Pelayanan Inseminasi Buatan Plus (IB Plus) dan keempat, Bantuan kambing untuk keluarga miskin atau keluarga kurang mampu.
Program-program kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan lainnya itu, tentunya juga memiliki relevansi terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.
“Relevansinya sudah pasti ada. Konsistensi pemerintah untuk mewujudkan akselerasi pembangunan harus tetap berpijak pada esensi Visi dan Misi Kabupaten Sinjai yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan kebijakan yang dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menghilangkan premi asuransi yang selama ini ditanggung oleh peternak, dinilai sangat berdampak baik.
Menurut A. Asis, salah seorang tokoh yang ditemui wartawan Media Sinergi di kediamannya baru-baru ini, bahwa keberpihakan pemerintah daerah yang pro “rakyat” itu menunjukkan adanya upaya pemerintah mendengarkan langsung beragam aspirasi yang menginginkan perubahan-perubahan mendasar dalam penanganan berbagai permasalahan yang ada.
A. Asis menjelaskan, selama ini kita sangat kesulitan menangani penyakit yang dialami sapi potong khususnya penyakit “cacingan”, di tambah lagi masih adanya premi asuransi yang harus dibayar.
Alhamdulillah, dengan adanya program kesehatan dan penghapusan premi asuransi yang terintegrasi langsung ke masyarakat, turut mendorong perkembangan kemajuan peternakan di daerah Sinjai.
Dia menambahkan program ini seharusnya dapat menjadi acuan bagi peternak untuk lebih meningkatkan produktifitas dan daya saing terhadap tata kelola peternakan yang ada.
Sementara, Muhammad Nur yang juga aktif mengelola peternakan sapi di daerah ini mengatakan, pemerintah berkeinginan agar setiap peternak dapat mengelola usahanya dengan kemampuan dan kemandirian, sehingga dapat menciptakan ruang usaha yang lebih besar, lebih kuat dan lebih kreatif.
“Sebagai peternak, maka harus disadari bahwa bisnis sapi potong, memiliki harapan hidup yang sangat menjanjikan, sehingga membutuhkan kesabaran, ketelatenan dan keterampilan dalam pengelolaannya”, kuncinya.
Semoga melalui kebijakan bupati Sinjai yang baru yang cenderung pro rakyat itu, diharapkan Kabupaten Sinjai bisa tampil sebagai daerah yang potensial dalam pengembangan ternak, sehingga sinergitas pemerintah dan masyarakat Sinjai bisa terwujud yang ditandai dengan makin meningkatkanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai.
Laporan : Irwan
Editor : Muh. Hamzah
