Pengacara Zulkifli : Tuntutan Tak Sesuai Fakta Persidangan

0

MEDIABAHANA.COM MAKASSAR — Menanggapi Tuntutan Jaksa terkait dengan Kasus gedung PWI Sulsel yang melibatkan Mantan Ketua PWI Sulsel, dinilai oleh penasihat hukum terdakwa terlalu mengada-ada, karena tuntutan yang dibacakan jaksa itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang selama ini terungkap di persidangan.

Seperti diketahui, Mantan Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Otto dituntut empat tahun enam bulan atas penyewaan barang milik Pemprov Sulsel. Dia dituntut melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penasihat Hukum terdakwa, Faisal Silenang SH mengatakan, dakwaan yang dibacakan oleh JPU tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Selain itu dakwaan JPU juga dibuat berdasarkan hasil analisa dan asumsi jaksa.

“Hampir semua yang saya baca dalam dakwaan bukan fakta persidangan, tetapi itu berdasarkan pada BAP. Dalam persidangan juga tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa terdakwa itu menggunakan dana persewaan gedung PWI tersebut masuk ke rekening pribadi, melainkan dana-dana itu semuanya digunakan terdakwa untuk kegiatan PWI dan pembangunan masjid,” ungkapnya dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Top Pena Cafe lantai 19 gedung Fajar Graha Pena Makassar.

Dia mengungkapkankan, tuntutan jaksa dengan fakta persidangan itu berbeda antara bagaikan bumi dengan langit. “Sangat jauh berbeda antara fakta persidangan dengan dakwaan. Fakta persidangannya menyatakan A tetapi tuntutannya menyatakan B. Itukan lucu,” ujar Faisal menambahkan.

Semestinya,lanjut dia, secara hukum, fakta-fakta persidangan itu menjadi dasar bagi jaksa dalam melakukan tuntutan. Tidaklah boleh, dilakukan dasar-dasar tuntutan itu berdasarkan hasil keterangan dari luar pengadilan. Karena kesaksisan atau keterangan dalam pengadilan itulah yang dianggap sebagai keterangan atau kesaksian yang paling valid.

Faisal menambahkan, Jadi kalo hanya berdasarkan keterangan Berita Acara saja itu merupakan bukti petunjuk saja, tetapi fakta-fakta persidanganlah yang semestinya menjadi acuan dalam dakwaan.

Menanggapi soal pengembalian kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar yang harus dikembalikan, Faisal mengatakan, tidak ada kerugian negara disana, karena PWI tidak menggunakan uang negara, beda halnya jika seorang oknum anggota DPRD melakukan perjalanan fiktif, maka tentunya uang tersebut harus dikembalikan ke negara karena memang menggunakan anggaran negara,” katanya.

Sedangkan semua hasil persewaan gedung PWI sudah sejak awal PWI melakukan hal seperti itu untuk digunakan operasional organisasi.

Semua saksi di persidangan menyebutkan bahwa penggunaan anggaran di PWI dipertanggungjawabkan dalam konferensi cabang PWI yang semuanya disetujui oleh anggota sebanyak 600 orang wartawan, sehingga jika dakwaan untuk memperkaya diri sendiri itu sangat tidak mungkin, karena tidak ada dana yang mengalir ke rekening pribadi terdakwa, melainkan semuanya masuk ke kas PWI Sulsel untuk dipergunakan operasional organisasi dan juga membangun masjid PWI.

Faisal juga menuturkan agak heran dengan tuntutan JPU dimana pada tuntutan primer dinyatakan tidak terbukti. Tetapi tuntutan subsider terbukti, sedangkan keduanya itu berkaitan.

“Ahmadi Akil mantan biro aset menyatakan tidak pernah melakukan peneguran untuk mengembalikan uang sewa gedung di PWI. Bahkan tidak mempertanyakan kenapa gedung tersebut disewakan. Jadi apa yang salah selama ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut Faisal kembali memberikan penegasan, kebijakan menyewakan bangunan tersebut bukan keputusan dari terdakwa seorang saja, namun hasil rapat pleno. Sehingga jika ada gugatan bukan hanya dibebankan pada satu orang saja kepada terdakwa.

Selain itu yang menjadi kendala lainnya ada tidak dimasukkannya putusan sidang perdata yang memenangkan PWI. Dimana status gedung PWI yang merupakan aset Pemprov, adalah pengalihan hak pakai, bukan pinjam pakai. Dan putusan tersebut sudah inkra karena pihak Pemprov Sulsel tidak melakukan upaya hukum.

“Pada sidang berikutnya nanti, selaku pengacara akan memberikan tanggapan yang akan dituangkan di pledoi nantinya. Saya berharap majelis hakim bisa memberikan putusan yang adil dan berdasarkan fakta persidangan, sehingga semua berjalan secara adil,” harapnya

Pada sidang lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus PWI, Kasma mengatakan pasal yang dituntutkan merupakan pasal subsider bukan pasal utama. Di mana pasal utama yakni pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak bisa terbukti.

Adapun dakwaan jaksa yakni tuntutan 4 tahun 6 bulan penjara dan dikenakan denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan dan uang pengganti sebesar Rp 1,6 miliar subsider 10 bulan atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa.

Laporan: H. Manaf

Komentar
Loading...