Ketua APDESI : Saya Harap LSM dan PERS Bantu Awasi Dana Desa

0

MEDIABAHANA.COM MAKASSAR — Pemerintah desa mengharapkan peran serta LSM dan Pers untuk membantu mengawasi pelaksanaan dana desa dan Alokasi Dana Desa ( ADD) di Kabupaten Wajo.

Desa saat ini, diibaratkan seorang gadis cantik, banyak dilirik orang dan banyak dikunjungi orang. Hal ini terjadi karena ada dana yang dikelola pemerintah desa.

Hal tersebut disampaikan ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Wajo, H. Muh Nasir, saat pelaksanaan Diklat pemerintah desa se kabupaten Wajo di hotel Remcy, Makassar, 5 Oktober 2019.

Pemerintah desa, lanjut H. Nasir berharap agar tetap terjalin kemitraan dengan Pers dan LSM dalam hal pengawasan pelaksanaan dana desa dan ADD.

” Kami berharap agar LSM dan Pers tetap melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan dana desa dan ADD, kami siap ditegur kalau memang ada kesalahan, ” harap Nasir.

Diklat ini, diselenggarakan oleh JPKPN bersama gabungan ormas dan pers yakni, JPKP, LEMKIRA, PWI, dan LAKI ini mengambil tema peran, fungsi Ormas, LSM, dan Pers dalam pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada pencegahan tindak pidana korupsi, serta mewajudkan kinerja profesional kompeten, berintegrasi menuju Wajo yang amanah dan sejahtera.

Ketua Panitia Pelaksana Muh Marsose Gala mengatakan, dasar pelakasanaan ketiatan tersebut adalah komitmen dari Apdesi dan Kepala Desa untuk memberikan satu porsi pelaksanaan pengembangan SDM dengan dukungan dari Bupati Wajo melalui rekomendasi dari Dinas PMD Wajo.

“Dari 142 desa yang ada di Wajo, berdasarkan registrasi sebanyak 136 desa yang hadir dalam kegiatan ini,” katanya.

Ketua DPC JPKPN Wajo, Zainuddin mengatakan terselenggaranya kegiatan tersebut tidak lepas dari restu pemerintah, Apdesi dan kepercayaan Kepala Desa dan BPD dalam kegiatan tersebut.

Tujuan dari kegiatan diklat ini kata Zainuddin, dalam rangka penguatan pencegahan tindak pidana korupsi dan nepotisme.

Tujuan dari dana desa untuk membangun Indonesia dari pinggiran yakni membangun Indonesia dari Desa. Makanya kata dia, dalam menjalankan program tersebut dibutuhkan LSM dan Pers sebagai lembaga kontrol sosial dalam mengawal pemanfaatan Dana Desa dan ADD.

Bupati Wajo yang diwakili Kepala Kesbangpol Andi Muh. Yusuf B saat mengharapkan dengan adanya diklat tersebut, pemerintah desa dalam dalam mengelolah dana desa dan ADD bisa terhindar dari korupsi.

Selain itu lanjutnya, Diklat ini juga menambah wawasan dalam mengelolah pemerintahan desa.

“Saya mengharapkan agar dalam melaksanakan tugas untuk menjadi pemimpin yang baik dan penuh kepedulian dengan terus melakukan koordinasi dengan semua elemen masyarakat,” ujarnya.

Editor : Gus

Komentar
Loading...