Home / Pendidikan

Selasa, 4 Agustus 2020 - 19:03 WIB

Kadis Dikbud Dinilai Tidak Patuhi Surat Edaran Bupati Wajo

MEDIABAHANA.COM, WAJO — Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayan (Dikbud) Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Edaran tertanggal 27 Juli 2020 Nomor 800/2765/DISDIKBUD/Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Metode Daring Dan Luring Setiap Satuan Pendidikan Di Kabupaten Wajo, dinilai oleh sejumlah kalangan bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Wajo.

Dalam Surat Edaran yang ditanda tangani Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Drs Faisal, pada point 1, 2 dan 3 huruf a disebutkan setiap pendidik dan tenaga pendidik diharapkan hadir di Sekolah sesuai dengan jadwal pembelajaran.

Sementara dalam Surat Edaran Bupati Wajo tertanggal 24 Juli 2020 Nomor 400/711/Set tentang Perpanjangan Masa Belajar Di Rumah Pada Satuan Pendidikan Se Kabupaten Wajo, pada point 4 disebutkan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan agar senantiasa menjaga kesehatan
kebersihan diri dan lingkungan, memperbanyak doa dan tetap tinggal di rumah.

Menurut ketua Pelita Hukum Independent (PHI) Kabupaten Wajo, Sudirman SH MH, kedua Surat Edaran ini sangat bertentangan, Surat Edaran Bupati mengharapkan guru tetap di rumah, tapi justru Surat Edaran Kadis Dikbud Wajo mengharapkan guru hadir di Sekolah.

Baca juga :  Terima KKL STIA Prima Sengkang, Kades Assorajang Titipkan Program Penanggulangan Sampah

Katanya, Surat Edaran Kadis Dikbud Wajo sangat membingungkan, dalam Surat Edaran tersebut, yang dijadikan rujukan adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 15 tahun 2020.

“Padahal Surat Edaran Nomor 15 tahun 2020, isinya adalah tetap belajar dari rumah, kenapa justru dijadikan rujukan untuk membuat Surat Edaran Kadis Dikbud,” ujar Sudirman.

Advokat ini menganggap penerbitan Surat Edaran tersebut, sangat tidak elok, dan menunjukkan ketidakpatuhan Kadis Dikbud terhadap Bupati.

” Harusnya Kadis Dikbud membaca dan mencermati seluruh peraturan yang terkait, sebelum membuat kebijakan, dan Bupati harus menegur Kadis Dikbud, karena membuat edaran yang tidak ada payung hukumnya,” jelasnya.

Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Mahmud Bara, yang mendampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa 4 Agustus 2020 di Kantor Dinas Dikbud, membantah jika Surat Edaran yang dikeluarkan Kadis Dikbud bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Wajo.

Baca juga :  Tingkatkan Kompetensi Guru, Spenda Gelar Workshop Inobel

Bahkan dia mengaku belum pernah melihat dan membaca Surat Edaran Bupati tersebut.

Menurutnya, Surat Edaran itu sifatnya multi tafsir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi tekhnis, dalam mengambil kebijakan tetap mengacu kepada PP Nomor 53 tentang kedisiplinan pegawai negeri.

“Sebelum Surat Edaran Kadis Dikbud diterbitkan, kami bersama dengan dewan pendidikan, dan Korwil mengadakan rapat dan hasil keputusannya itulah yang tertuang di Surat Edaran,” jelas Mahmud Bara.

Dikatakan, kehadiran guru di Sekolah, untuk merespon keresahan masyarakat dan menjawab isu – isu yang berkembang di luar, jika di Sekolah tidak ada lagi kegiatan.

“Dengan kehadiran guru di Sekolah memudahkan komunikasi dengan kepala sekolah, dan juga menepis isu bahwa tidak ada kegiatan di Sekolah, rumput di halaman sekolah juga bertambah panjang,” ujarnya. (Red)

Editor : HS. Agus

Share :

Baca Juga

Nasional

Pesan Jokowi ke Guru: Bentuk Karakter Pancasila Tiap Siswa

Daerah

Bupati Wajo: Alumni Smada Merupakan Kekuatan Besar untuk Bantu Program Pemkab Majukan Wajo

Pendidikan

Pemkab Akan Lakukan Pemerataan Guru, Bupati Wajo: Mengabdi di Desa Akan Diberi Fasilitas Spesial

Nasional

Mendikbud Kunjungi Stand Expo Kewirausahaan SMAN 4 Wajo

Daerah

Terima KKL STIA Prima Sengkang, Kades Assorajang Titipkan Program Penanggulangan Sampah

Pendidikan

Empat Anak Yatim Dapat Bantuan Perlengkapan Sekolah dari At-Taubah

Pendidikan

Amran SE: Pungli di Disdikbud Akan Diusut Tuntas

Pendidikan

Hadiri Wisuda Lulusan D3 Keperawatan Akper, Bupati Wajo Harapkan Terus Tingkatkan Kompetensi