MEDIABAHANA.COM, WAJO — Sejumlah Anggota DPRD Wajo menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan kelangkaan gas elpiji 3 kg.
Sorotan tersebut disampaikan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram serta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, Jumat 7/8/2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wajo.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra, H. Mustafa menyebut penyalahgunaan BBM bersubsidi melibatkan oknum aparat.
Dari hasil penelusurannya, Mustafa menemukan adanya keterlibatan oknum aparat yang memiliki 5 mobil yang dipakai melangsir BBM.
“Ada oknum Polisi yang terlibat. Modus yang dipakai adalah menggunakan 5 mobil untuk mengisi BBM bersubsidi, dan dia pindah-pindah SPBU mengisi BBM. Saya sangat malu, melihat ada oknum Polisi yang ikut menyalahgunakan BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Mantan anggota Brimob Polri ini menyebut, setidaknya ada 60 mobil pelangsir yang dia temukan di salah satu SPBU di Wajo.
Ia mengaku sudah mengantongi data dan identitas pemilik kendaraan tersebut.
“Sudah lama saya memantau dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ada empat kapal pengangkut solar yang ditangkap Polda Sulawesi Tenggara dan mayoritas berasal dari wilayah Wajo,” ujarnya.
Ia berharap agar penegak hukum melakukan tindakan tegas bagi oknum yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kalau Polres tidak bisa selesaikan ini masalah, saya akan sampaikan ke Polda. Kalau Polda juga tidak bisa menyelesaikannya saya akan bawa ke Mabes,” tegasnya.
Anggota DPRD Wajo dari Partai Demokrat, Asri Jaya Latif mengungkap adanya permainan mafia dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi dan distribusi gas LPG 3 kg.
Asri Jaya Latif tidak setuju kalau kuota Gas ditambah, kuota yang ada saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Asri Jaya menilai penambahan kuota bukanlah solusi utama. Menurutnya, persoalan terbesar justru berada pada distribusi dari agen ke pangkalan yang diduga tidak tepat sasaran.
“Semakin banyak kuota justru semakin membuka peluang bagi mafia. Yang perlu dievaluasi adalah sistem distribusinya. Saya menduga ada LPG yang dibawa ke luar daerah. HET hanya Rp18.500 per tabung,” katanya.
Sebelumnya, Ardi dari LMMRI menyampaikan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsi dan kelangkaan LPG 3 kilogram telah membuat masyarakat menjerit.
Harga eceran tabung gas bersubsidi mencapai Rp70 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ardi juga menegaskan tidak pernah menghalangi aktivitas pelangsir BBM bersubsidi yang mencari nafkah, namun meminta agar praktik tersebut tidak dilakukan secara berlebihan hingga mengorbankan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Saya memegang data dugaan keterlibatan oknum berbaju cokelat. Ada informasi setoran kepada aparat sebesar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu,” ujarnya.
Wakapolres Wajo menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai informasi yang disampaikan dalam rapat.
“Kami akan mencoba mencari solusi dan akan memberikan tindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Pertamina menjelaskan bahwa secara umum tidak ada kendala dalam penyaluran LPG bersubsidi. Stok dinyatakan aman dan pasokan berjalan normal. Namun, meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat musim kemarau atau El Nino menyebabkan konsumsi LPG melonjak.
Menurut Pertamina, Dalam dua bulan terakhir, Pertamina juga telah menambah pasokan sekitar 15.600 metrik ton atau lebih dari 11 persen dari kuota sebelumnya.
“Kami telah mengoptimalkan penyaluran dan pengawasan, namun kebutuhan di lapangan memang meningkat karena musim kemarau. Banyak petani yang beralih menggunakan LPG karena dinilai lebih murah dibanding BBM,” jelas perwakilan Pertamina.
RDP dipimpin wakil ketua I DPRD Wajo, Andi Merly Iswita. Hadir dalam RDP tersebut, sejumlah anggota DPRD, Pertamina Patra Niaga, Wakapolres Wajo, Agen Gas Elpiji, Pengelola SPBU dan Anggota LMMRI. (Gus)
Editor : HS. Agus
