Home / Advertorial

Selasa, 16 Juni 2020 - 19:29 WIB

Dua Kubu Perebutkan Pengelolaan Tanah Pertanian Milik Adat di Maniangpajo

MEDIABAHANA.COM, WAJO — Puluhan warga yang tergabung dalam Perangkat Adat Masyarakat Adat To Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo mendatangi gedung DPRD Wajo untuk menyampaikan aspirasi, Selasa 16 Juni 2020.

Kedatangan Perangkat Adat Masyarakat Adat To Kalola diterima oleh ketua Tim penerima aspirasi DPRD Wajo Taqwa Gaffar, didampingi anggota tim diantaranya, Haji Zainuddin, Ir. Junaidi Muhammad, dan Herman Arif.

Menurut Juru bicara Masyarakat Adat To Kalola, Andi Nuzulul Qadri, kedatangannya ke DPRD Wajo adalah tindak lanjut dari aspirasinya 2 Minggu yang lalu.

Katanya, dia bersama dengan warga lainnya mempertanyakan keabsahan dan keberadaan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Wajo, terutama Masyarakat Adat To Kalola Kecamatan Maniangpajo.

“Kami datang disini untuk memperjelas posisi dan keberadaan Perangkat Adat Masyarakat Adat To Kalola, yang sudah ada sejak dulu,” kata Andi Nuzulul.

Hal yang sama, dipertanyakan Kepala Desa Sogi, Basri HD. SE,
Katanya, sejak dulu, semasa dirinya masih menjadi kepala dusun hingga menjadi Kepala Desa, masyarakat Adat To Kalola sudah ada, namun keberadaannya, belum ada legalitas resmi.

Menurut Basri, hal ini dia pertanyakan, karena adanya konflik yang terjadi di desa yang dipimpinnya, terkait penggarapan tanah pertanian milik adat seluas kurang lebih 80 Hektar Are di Dusun Lawatanae dan Dusun Watangkalola.

Katanya, pengaturan penggarapan tanah pertanian yang dikerjakan Masyarakat Adat To Kalola, diatur oleh panitia pengatur yang ditunjuk oleh Datu Kalola melalui Surat Keputusan (SK).

“Penggarapan tanah pertanian tersebut diatur oleh panitia pengatur yang ditunjuk Datu Kalola, untuk mengatur penggarap secara bergiliran berdasarkan buku Tunrung (Bugis red), dan itu sudah berjalan puluhan tahun, sejak dipegang oleh Ambo Iri, dan tidak ada masalah dari tahun 2011 sampai 2019,” jelas Basri.

Baca juga :  Hasil Swab Ke 2 PDP Dari Pitumpanua Positif, Jubir Tim Gugus Tugas Harap Warga Tidak Panik

Tetapi, tahun ini mulai ada sedikit masalah, kata Basri, saat ini muncul kelompok baru yang membentuk panitia sendiri dan ingin mengambil alih pengaturan penggarapan terhadap tanah adat tersebut.

Olehnya itu, lanjut Basri, dia selaku Pemerintah Desa mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten keabsahan SK yang diterbitkan Datu Kalola.

“Saya datang ke DPRD untuk mempertanyakan keabsahan SK Datu Kalola, karena saat ini, ada pihak lain yang ingin mengatur penggarapan tanah adat tersebut,” jelas Basri.

Kepala Dusun Watangkalola, Desa Sogi, Muhammad Bakri, membenarkan adanya kelompok baru yang dimotori Suarti Nyompa, dan telah menyusun struktur pengurus atau panitia pengatur penggarapan tanah adat tersebut.

Bahkan, kata Bakri, kelompok tersebut sudah menghadap kepada Wakil Bupati, sehingga Wakil Bupati pada waktu itu membuat disposisi yang ditujukan kepada Kepala desa Sogi agar menindaklanjuti masalah tersebut.

“Kelompok baru ini, sudah menghadap ke pak Wakil Bupati dan menyampaikan keinginannya untuk mengatur pengelolaan penggarapan tanah pertanian tersebut,” jelas Bakri.

Bakri juga mengharapkan agar masalah ini segera disikapi Pemerintah Kabupaten, jangan sampai orang yang menanam, orang lain yang memanen hasilnya.

“Jangan sampai terulang peristiwa 2006, yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan karena kisruh di lokasi tanah adat tersebut,” ujar Bakri.

Perwakilan Datu Kalola, Andi Bau Bakti Werang, Mengatakan, bahwa selaku keturunan Datu Kalola, dia merasa bertanggung jawab secara moral atas konflik yang terjadi di Desa Sogi.

Baca juga :  Diduga Ada Oknum Gelapkan Uang Pajak, Warga Kelurahan Pincengpute Disuruh Bayar Ulang SPPT 2019

Untuk itu, dia mengharapkan dihadirkan pada saat pembahasan di tingkat Komisi agar dia bisa memberikan pandangan dan masukan terkait keberadaan Masyarakat Adat To Kalola.

Bau Bakti juga mempertanyakan kedudukan Masyarakat Adat dalam pemerintahan, yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat sejak dulu.

“Saya juga mempertanyakan kedudukan Masyarakat Adat To Kalola, yang sudah ada sejak pemerintahan jaman dulu,” kata Anggota DPRD Wajo ini.

Legislator Fraksi Gerindra ini, meminta agar ada penguatan posisi masyarakat Adat, apakah itu berupa Perda atau Perbup.

Bau Bakti juga menceritakan, bahwa tanah adat yang berada di Desa Sogi, yang luasnya mencapai 100 Hektar Are, pernah digugat oleh warga Sidrap atas nama Indo Tawa, yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik leluhurnya, tapi oleh pengadilan gugatan tersebut dinyatakan NO.

Ketua tim penerima aspirasi Taqwa Gaffar, mengatakan masalah ini perlu pendalaman, karena beberapa daerah di Indonesia telah membuat Perda yang mengatur tentang keberadaan masyarakat adat.

Ketua Fraksi Nasdem ini mengharapkan, pada saat pembahasan masalah ini di tingkat Komisi agar menghadirkan pemangku adat dan perwakilan keluarga Datu Kalola.

“Aspirasi ini kami terima dan selanjutnya akan dibicarakan di Komisi IV yang membidangi masalah budaya, dan tentunya akan kita hadirkan para pemangku adat yang mengetahui masalah ini,” ujar politisi partai Nasdem ini. (Red)

Editor : HS. Agus

Share :

Baca Juga

Advertorial

Dorong Percepatan Pengembangan Pariwisata, Pemkab Wajo Kerjasama Australia

Advertorial

HKB di Wajo, Kepala BPBD: Kita Harus Siap Untuk Selamat

Advertorial

Koalisi Masyarakat Independent Pertanyakan Kebijakan Pemkab Menutup Pasar

Advertorial

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan “Duo Amran” Gaspoll, Ransang Pertumbuhan Ekonomi Lewat Pembangunan Infrastruktur

Advertorial

Bupati Wajo: 5 Tahun Kedepan, Semua Desa Punya Pertanian Terpadu

Advertorial

Jadi Irup Hardiknas, Bupati Wajo: Perspektif Kemendikbud, Pembangunan SDM Tekankan Dua Penguatan

Advertorial

Wakil Bupati Wajo Kunjungi Pasar Gilireng Dan Pasar Siyo Belawa

Advertorial

Dilantik Pada 2 September 2019, Anggota DPRD Wajo Terpilih Gelar Gladi Pelantikan